MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNWIRA KUPANG MENGIKUTI COMMUNITY OUTREACH PROGRAM COP MOJOKERTO KE-22 TAHUN 2018

COP merupakan singkatan dari Community Outreach Program yang berarti Program Pengabdian Masyarakat. Tujuan COP adalah mendorong mahasiswa berpartisipasi secara langsung membantu masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Universitas Kristen Petra surabaya dengan Universitas katholik Widya Mandira Kupang (Indonesia), Dong Seo University (South Korea), University of The Netherlands (The Netherlands), International Christian University, Momoyama Gakuin University (Japan), Hong Kong Baptist University, Lingnan University, The Education University of Hong Kong, Hong Kong University of Sciences and Technology (Hong Kong), Guangxi Normal University (China) National Taiwan University of sciences and Technology, Fu Jen Catholic University. Tahun 2018, COP mengusung tema “Keep Belssing The Nations”.

Program utama COP adalah membangun dan mengembangkan desa, memberikan pembelajaran berbasis pelayanan. Peserta COP yang berjumlah 27 orang, nginap dirumah penduduk yang kemudian menjadi orang tua asuh. Program-program yang ditawarkan adalah non-fisik dan fisik. Program Fisik meliputi pembangunan musolah, toilet umum, lapangan bola volley, filter air, bank sampah, dan renovasi kantor dusun, dan pembangunan gapura. sedangkan Non-fisik mencakup pengajaran pada sekolah sekolah tingkat dasar (PAUD, TK, SD,) dan Penyuluhan kepada masyarakat setempat. Program COP dilaksanakan sejak tanggal 17 juli sampai 9 agustus 2018 bertempat di Dusun Seketi, Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.

Seminar Nasional : TEMA OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Partisipasi masyarakat (Public Participation) dalam tatanan pemerintahan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (decision-making process). Demikian disampaikan Rektor Unwira kupang P. Yulius Yasinto,SVD,MSc dalam sambutan membuka seminar dengan tema “Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-undang” bertempat di Aula A300 Kampus Merdeka (19 September 2017). Hadir sebagai pembicara Anggota DPR RI Dr. Benny K. Harman,SH, Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk,SH,MH Dr. Maria Theresia Geme,SH,MHum, P. Dr. Eduardus Dosi,SVD,MSi, Drs. Servas Rodriques,M.Si.

Menurut Benny K. Harman, padahal kondisi yang ideal partisipasi masyarakat hadir dalam kemitraan (partnership), dimana partisipasi dan kendali masyarakat sampai pada level Kolaboratif dan Pemberdayaan. Diharapkan agar kedepan peran serta masyarakat dapat ditingkatkan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, agar masyarakat dapat memahami substansi undang-undang dengan baik dan untuk meminimalisir terbentuknya peraturan peundang-undangan yang tidak berpihak atau merugikan masyarakat sebab masyarakat yang akan menjalankan dan mengalami dampak secara langsung dari pemberlakuan suatu perundang-undangan. Menjadi sesuatu yang ideal apabila partisipasi masyarakat dimulai pada saat penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang.

Pada bagian lain, Kepala Badan keahlian DPR RI menegaskan bahwa  partisipasi Masyarakat merupakan aspek penting dalam penyusunan kebijakan publik, terutama dalam penyusunan Undang-Undang. Oleh karena itu,  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan Perundangan mengatur secara khusus mengenai Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang.  Namun dalam prakteknya, partisipasi masyarakat masih bersifat formalitas bahkan terbatas, baik dalam proses maupun sumbang saran pemikiran yang masuk dalam suatu Nakah Akademik, sehingga sering isi Naskah akademik terasa jauh dari persoalan yang dihadapi masyarakat, sumir, dangkal, normatif, bahkan ada bagian-bagian tertentu yang sama sekali tidak tercermin atau termuat dalam suatu Naskah Akademik RUU. Sebagai dampaknya, NA  dan draft RUU belum mampu menyajikan suatu dokumen yang meyakinkan dalam pembahasan suatu RUU, sehingga proses pembahasan menjadi berkualitas, efisien, dan menghasilkan suatu RUU yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam menjawab kebutuhan pembangunan dalam bidang atau sector tertentu sesuai dengan substansi dari RUU tersebut.

Tiga pembicara dari universitas katolik Widya Mandira kupang, memiliki pandangan yang sama bahwa Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dapat dilihat dalam dua kerangka berpikir, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi berarti memperluas jalur partisipasi masyarakat. Sedangkan intensifikasi dalam arti menata pengelolaan masukan masukan masyarakat agar menggambarkan prinsip transparansi, professional, integritas, efisien, efektif dan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas produk NA dan RUU. Ekstensifikasi dan intensifikasi dimaksudkan untuk mencapai tingkat partisipasi yang tinggi sesuai dengan skala dan grade partisipasi.

Beberapa aspek penting yang perlu kita rumuskan adalah Pertama, cakupan partisipasi masyarakat. Kelompok masyarakat mana saja yang dimaksudkan sebagai stakeholder suatu NA dan RUU. Kedua, metode atau model penyampaian aspirasi masyarakat. Ketiga, mengenai bagaimana pengelolaan aspirasi masyarakat dalam penyusunan NA dan draft RUU oleh Badan Keahlian. Keempat, kompetensi yang diperlukan oleh perancang dan peneliti atau tim penyusunan NA. Kelima, waktu pelaksanaan partisipasi masyarakat, mengenai kontrol atas tindak lanjut masukan yang disampaikan oleh masyarakat.

Optimalisasi partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Keahlian bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, integritas, efisien dan efektif atas seluruh masukan masyarakat yang akan diakomodasi dalam rumusan naskah akademik dan RUU yang disusun oleh Badan Keahlian. Selanjutnya ke depan diharapkan kinerja Badan Keahlian dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI akan semakin meningkat. Diskusi ini dihadiri Rektor unwira, Dekan FH unwira, Pers, mahasiswa dan masyarakat. (NA)

Dialog Publik: URGENSI PENATAAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MELALUI PERUBAHAN UUD NRI 1945

Fakultas hukum Unwira kupang bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI  pada tanggal 5 April 2017, menyelenggarakan Dialog Publik dengan tema Urgensi penataan sistem ketatanegaraan Indonesia menuju perubahan UUD RI tahun 1945. Hadir sebagai pembicara  Ir. Abraham Paul Liyanto,  Dr. John Kotan,SH,MH, Dr. John Tubahelan,SH.MH dan Dr. Jeny Eoh,Ms.

Kewenangan DPD menurut ketentuan Pasal 22D UUD 1945 dibatasi hanya dapat mengajukan, ikut membahas dan dapat memberikan pertimbangan dan turut mengawasi beberapa RUU kepada DPR RI.  DPD tidak memiliki kewenangan untuk membahas sampai memutuskan RUU bahkan terkait langsung dengan daerah. pada kondisi ini, DPD tidak optimal dalam mengawal aspirasi masyarakat dan daerah,, demikian ditegaskan Ir. Abraham P. Paul Liyanto. Sementara itu, John Kotan, DPD dan DPR hidup dalam  satu rumah dengan kamar berbeda (bicameral),  Kondisi ini dinilai tidak sinergis karena posisi DPD dalam sistem kelembagaan sangat lemah.  Dari segi kuantitas, lembaga legislative didominiasi DPR, sehingga berpengaruh dalam setiap keputusan yang diambil. Oleh karena itu, perlu ada amandemen dalam UUD 1945 untuk memperkuat posisi dan fungsi DPD RI. Hal yang hampir sama ditegaskan kembali oleh Dr. Jeny Eoh, M.S bahwa perlu ada penantaan kembali posisi dan peran DPD RI. Peran DPD menurutnya perlu diredefinisi dan ditata ulang agar tidak terjadi ketimpangan, di mana DPD hanya menjadi penonton dalam setiap keputusan yang diambil oleh DPR.

Pada bagian lain, Dr. John Tubahelan, SH. MH, memberikan suatu kritikan yang tajam berkaitan dengan DPD dan DPR. Dia menegaskan dua prinsip utama yaitu strong and soft. Strong terjadi bila kedua lembaga ini sama-sama kuat, maka ditemukan prinsip check and balances dalam setiap pengambilan keputusan, sedangakan soft terjadi bila salah satunya lemah dan yang lain kuat. Selanjutnya, dia menegaskan bahwa baik DPR maupun DPD itu hidup dalam satu rumah yang disebut parlemen dengan sistem bikameral, hanya berbeda kamar. Dengan demikian, seharusnya DPD harus memiliki fungsi yang sama dengan DPR agar memiliki keseimbangan dan tidak terjadi ketimpangan dalam pengambilan keputusan bersama. Baik DPR dan DPD memiliki status yang sama serta peran yang sama serta mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Dialog publik dihadiri Dekan FH, Dr. Yustinus Pedo,SH.MHum, Birokrat, Akademisi dan masyarakat umum.  Menutup kegiatan dialog publik, Ir. Paul Liyanto menegaskan bahwa saya merasa senang dan bangga, bahwa melalui diskusi hari ini, banyak informasi melalui masukan para pakar dan peserta,  untuk penguatan kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan demi kepentingan masyarakat umum. (NA)